Boroknya Tata Kelola Bansos, Luhut : 500 Triliun Dana Bansos, Hanya Separuhnya yang Diterima Masyarakat

Kontak
BATASMEDIA99
Tercepat, Akurat,Terpercaya

Kam, 27 Maret 2025

red / purniawan
1
Senin, 10 Februari 2025 09:28 WIB
173

Boroknya Tata Kelola Bansos, Luhut : 500 Triliun Dana Bansos, Hanya Separuhnya yang Diterima Masyarakat

BatasMedia99.com,- JAKARTA. Dari total dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun, hanya separuhnya yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Hal ini diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, melalui unggahan di akun Instagram resminya contreng biru, @luhut.panjaitan.

Luhut menyatakan bahwa selama lima tahun terakhir, efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar.

“Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya.

Kendala utama yang dihadapi meliputi data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga penerima yang bahkan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam upaya memperbaiki sistem penyaluran bansos, Luhut mengadakan diskusi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

“Saya sampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos, memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat,” tegas Luhut.

Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Program Perlindungan Sosial Ekonomi (P3KE). Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan akurasi.

“Bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” tambah Luhut.

Selain itu, pemerintah juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG, untuk meningkatkan kualitas data.

Upaya ini merupakan bagian dari GovTech, ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus mendatang.

“Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan,” tegas Luhut.

Luhut meyakini bahwa langkah besar ini akan membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan.

Pewarta : Red