Lagi-Lagi Polres Malang ! Hak Tersangka Ada Indikasi Dikebiri, Kuasa Hukum Sulit Temui Tersangka, Kenapa ?

Kontak
BATASMEDIA99
Tercepat, Akurat,Terpercaya

Kam, 27 Maret 2025

red / purniawan
1
Jumat, 07 Februari 2025 14:37 WIB
158

Lagi-Lagi Polres Malang ! Hak Tersangka Ada Indikasi Dikebiri, Kuasa Hukum Sulit Temui Tersangka, Kenapa ?

BatasMedia99.com,- KABUPATEN MALANG. Masih ingatkah kasus penetapan tersangka oleh Polres Malang. Pasangan suami istri asal wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang telah viral dalam pemberitaan sebelumnya dengan adanya sebutan nominal 200 juta.

Diduga keluar nominal tersebut muncul sebelum ditetapkan tersangka atas Pelanggaran Hukum Undang-undang penjualan obat dan alat-alat kecantikan tidak disertai BPOM. Kini pengacara tersangka keluhkan sulitnya menemui kliennya saat ditahan di Polres Malang.

Hak tersangka dalam upaya praperadilan adalah hak untuk dilindungi dari penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Praperadilan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan untuk melindungi hak-hak tersangka. Dari artikel tersebut sangat jelas jika upaya hukum Praperadilan.

Bagi tersangka sangatlah penting dan merupakan hak mutlak Tersangka untuk melakukannya karena Hal ini telah jelas diatur dalam KUHAP. Akan tetapi apa yang dialami oleh tersangka YNT dan HDI justru sebaliknya, keduanya seolah – olah tidak diberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum Praperadilan atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik unit 3 Tipidsus Polres Malang diruang gelar perkara Satreskrim Polres Malang terhadap dirinya pada tanggal 30 Januari 2025 lalu.

Penasehat hukum YNT dan HDI Andreas Wiusan, S.H, M.H, menyayangkan sikap Penyidik Unit 3 Tipidsus yang terkesan mempersulit untuk melakukan upaya hukum bagi kliennya, bahkan untuk meminta tanda tangan kuasa untuk upaya Praperadilan saja seperti tidak diijinkan.

“Tersangka saat ini memang dalam penguasaan penyidik dan seharusnya penyidik dapat lebih mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku khususnya hak – hak tersangka untuk mendapat perlindungan hukum dan melakukan upaya hukum,” ujarnya ke BatasMedia99. Jumat (07/02/2025)

Lebih lanjut Anderias Wiusan menjelaskan, "Jika model-model seperti ini dibiarkan maka akan kacau sistem hukum di negara kita. Selain itu Marwah advokat seolah – olah dilecehkan dan tidak diberikan kesempatan membela kepentingan kliennya,” tegasnya.

Sementara itu, Kanit 3 Pidsus Ipda Andreas Surya Wiramakar yang saat ini meenenagani kasusnya ketika dikonfirmasi tim awak media, sayang hingga berita ini ditayangkan belum ada klarifikasi darinya.

Pewarta : Team