BNN, PPATK Hingga BGN Terkena Efisiensi Anggaran, MBG Tetap Berjalan Dengan Normal

Kontak
BATASMEDIA99
Tercepat, Akurat,Terpercaya

Kam, 27 Maret 2025

red / purniawan
1
Kamis, 13 Februari 2025 10:57 WIB
211

BNN, PPATK Hingga BGN Terkena Efisiensi Anggaran, MBG Tetap Berjalan Dengan Normal

BatasMedia99.com,- JAKARTA. Badan Narkotika Nasional (BNN) melapor ke Komisi III DPR RI bahwa lembaganya ikut terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 998 miliar. Sebelumnya BNN mendapat anggaran Rp 2,45 miliar.

"Kemenkeu telah menetapkan efisiensi anggaran BNN melalui blokir anggaran sebesar Rp 998 miliar atau setara dengan 40,7 persen dari pagu anggaran 2025," kata Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (12/2).

Kini anggaran yang tersisa kurang lebih sebesar Rp 1,452 triliun. Tantan mengatakan anggaran ini akan dialokasikan Rp 682 miliar untuk belanja pegawai, Rp 404 miliar untuk belanja barang dan Rp 369 miliar belanja modal.

Hal yang sama juga terjadi terhadap PPATK. Sekretaris Utama PPATK Alberd Teddy Benhard menjelaskan anggaran PPATK dipotong Rp 109,8 miliar atau 31 persen dari total pagu anggaran Rp 354,6 miliar.

"Sehingga pagu anggaran tersedia sebesar Rp 244,8 miliar, yang digunakan untuk dukungan belanja pegawai dan dukungan manajemen dan operasional termasuk biaya pemeliharaan," katanya.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) ikut kena pemangkasan anggaran Rp 200,2 miliar. Nilai ini setara 0,28 persen dari anggaran semula sebesar Rp 71 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal ini sudah menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar semua kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran.

“Dan BGN pun termasuk salah satu yang kena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen. Jadi berkurang Rp 200.200.000.000, angkanya bagus ya,” kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2).

Kendati demikian, Dadan memastikan anggaran untuk program unggulan Prabowo, Makan Bergizi Gratis tidak akan terganggu. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran BGN adalah jatah dana untuk pembelian lahan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi (SPPG).

“Anggaran pegawai kan tidak ada yang kena pangkas, program makan bergizi juga tidak kena, yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, bisa pinjam pakai,” jelas Dadan.

Dadan menjelaskan, BGN membutuhkan sebanyak 30 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis hingga akhir 2025.

“Kita butuh 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700 (dalam waktu dekat),” jelas Dadan.

Setelah efisiensi anggaran, bangunan SPPG tidak akan dibangun di atas lahan yang dibeli BGN, melainkan lahan pinjam pakai.

“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada ke anggaran yang bisa di efisienkan terkait dengan pengadaan lahan,” terangnya.

BGN merupakan lembaga negara non Kementerian yang dibentuk untuk mengoptimalkan pemenuhan gizi nasional. Salah satu fokus tugasnya adalah penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis.

Pewarta : Red